Sejak didirikan pada 3 Juli 2003, PT. Sinergi Visi Utama menyelenggarakan kerja sama konsultansi terkait kebijakan publik, keuangan, perekonomian daerah, pengembangan SDM, transportasi, pariwisata, lingkungan, jasa survey, jasa khusus dan penyelenggara pelatihan/training di sektor pemerintah pusat maupun daerah.
PT. Sinergi Visi Utama Berdiri berdasarkan Akta Notaris Nina Karlin, SH No. 01 Tanggal 3 Juli 2003 disahkan dengan SKEP MENKEH dan HAM RI Nomor: C-23431 HT.01.01 Tahun 2003 serta terdaftar sebagai anggota INKINDO (Ikatan Konsultan Indonesia) Nomor 12489/P/0143.DIY dan anggota KADIN dengan Nomor Keanggotaan: 20403-080066.
Sementara PT. SINERGI CONSULTANT baru berdiri pada tahun 2008 berdasarkan Akta Notaris Nina Karlin, SH No. 11 Tanggal 16 April 2008 disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-48888.AH.01.01 Tahun 2008. 2009 Untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, outbound training, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai tahun 2009 ditangani oleh LEMBAGA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SINERGI TRAINING CENTRE.
Pada tahun 2014 bertransformasi menjadi Lembaga Pengembangan SDM dan Kajian Kebijakan Sinergi Partnership yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan diterbitkannya SKT Nomor: 133/D.III.3/VI/2009. Lembaga-Lembaga tersebut tergabung dalam SINERGI CONSULTING GROUP.
Tentang Perusahaan
Memasuki abad ke-21 ini kita dihadapkan pada beberapa gejala besar yang merupakan tantangan dan sekaligus sebagai peluang baik pada skala global maupun pada skala domestik. Pada skala global ditandai dengan arus globalisasi yang telah menyebabkan tingkat interdependensi antar negara semakin tinggi. Dari segi ekonomi, yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan internasional, globalisasi informasi dan gerakan privatisasi atau swastanisasi telah menimbulkan pemikiran ulang bagaimana mengelola pemerintahan. Dalam bidang politik, semakin diyakininya demokrasi sebagai suatu nilai yang didambakan hampir seluruh manusia di dunia ini. Gelombang demokratisasi inilah yang menjadi alat penekan untuk memikirkan kembali pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan mewujudkan good governance di segala tingkatan, baik pada pemerintahan nasional maupun pemerintahan lokal. Pada skala domestik kita memasuki era otonomi daerah. Pada era ini, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Untuk memperlancar pengelolaan pemerintahan di daerah dibutuhkan kejelasan dalam pengelolaan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendukungnya.
Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) tidak lepas dari peran institusional ketiga domain, yaitu state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan dengan mendasarkan pada manajemen mutu, meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak baik di sektor formal maupun informal.
Society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Domain society ini terdiri dari individu dan kelompok (baik yang terorganisir maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial dan politik. Domain society ini terdiri dari individu dan kelompok (baik yang terorganisir maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Society ini meliputi lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi dan lain- lain.
Interaksi ketiga domain tersebut diharapkan dapat mewujudkan hubungan yang sinergis dan konstruktif serta mempunyai karakteristik dan menjunjung tinggi nilainilai partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, consensus orientation, persamaan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Implementasi dari good governance ini masih banyak menghadapi kendala, seperti belum siapnya sektor publik untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara profesional dan akuntabel, belum terimplementasikannya konsep Total Quality Management (TQM) dan Manajemen Perubahan (Management of Change) pada sektor swasta, serta belum terwujudnya peran LSM yang signifikan dalam turut serta mempengaruhi kebijakan publik.
Untuk mengatasi kendala tersebut dan untuk mempercepat terwujudnya good governance baik pada skala nasional maupun lokal sangat dibutuhkan adanya katalisator berupa lembaga independen yang mengakomodir berbagai domain. SINERGI Consulting Group merupakan lembaga yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan hal itu. Dengan didukung oleh berbagai komponen masyarakat yang terdiri dari kalangan praktisi baik sektor publik maupun swasta, tokoh masyarakat, serta kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, lembaga ini bermaksud membantu melakukan percepatan bagi upaya terwujudnya good governance dan efektivitas implementasi otonomi daerah serta makin berkembang dan majunya sektor swasta untuk dapat menunjang pembangunan Negara ini.
Visi Misi Perusahaan
Visi
Menjadi perusahaan konsultan unggul di tingkat nasional dan konsultan internasional
Misi
· Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan sektor publik, swasta dan masyarakat.
· Menghasilkan penelitian dan pengkajian yang berkualitas dan berorientasi pada customer needs.
Kontak kami
PT. Sinergi Visi Utama
Jl.Nyi Retno Dumilah No.56B, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta. Kode Pos 55172
Telepon: (0274) 376683
Email: [email protected]
Website: www.sinergivisiutama.com
0 Response to "PT. Sinergi Visi Utama"
Posting Komentar